RAPAT PENYAMAAN PERSEPSI KERTAS KERJA ASISTENSI RKA OPD TA. 2026
02 Sep 2026 BERITA
Dalam rangka pelaksanaan Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) Tahun Anggaran 2026, dilaksanakan rapat penyamaan persepsi terkait kertas kerja asistensi RKA OPD. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman, mekanisme, serta instrumen yang akan digunakan dalam proses asistensi, sehingga pelaksanaan asistensi dapat berjalan secara efektif, terarah, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bapperida Kabupaten Polewali Mandar, bersama para Kepala Bidang dan para PIC Bapperida, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD.
Melalui rapat penyamaan persepsi ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antar perangkat daerah terkait substansi dan proses asistensi RKA OPD, khususnya dalam memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, keselarasan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah, pencapaian indikator kinerja, serta efektivitas dan efisiensi pengalokasian anggaran.
Hasil rapat selanjutnya menjadi pedoman bersama bagi tim dalam melaksanakan asistensi RKA OPD Tahun Anggaran 2026, sehingga proses penyusunan anggaran dapat lebih berkualitas, terukur, transparan, dan mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.
Kegiatan Terbaru
RAPAT PENYAMAAN PERSEPSI KERTAS KERJA ASISTENSI RKA OPD TA. 2026...
Dalam rangka pelaksanaan Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) Tahun Anggaran 2026, dilaksanakan rapat penyamaan persepsi terkait kertas kerja asistensi RKA OPD. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman, mekanisme, serta instrumen yang akan digunakan dalam proses asistensi, sehingga pelaksanaan asistensi dapat berjalan secara efektif, terarah, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bapperida Kabupaten Polewali Mandar, bersama para Kepala Bidang dan para PIC Bapperida, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD.Melalui rapat penyamaan persepsi ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antar perangkat daerah terkait substansi dan proses asistensi RKA OPD, khususnya dalam memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, keselarasan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah, pencapaian indikator kinerja, serta efektivitas dan efisiensi pengalokasian anggaran.Hasil rapat selanjutnya menjadi pedoman bersama bagi tim dalam melaksanakan asistensi RKA OPD Tahun Anggaran 2026, sehingga proses penyusunan anggaran dapat lebih berkualitas, terukur, transparan, dan mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Polewali Mandar....
Selengkapnya...
BUPATI POLMAN KELUARKAN IMBAUAN WASPADA KEBAKARAN PEMUKIMAN DAN KARHUTLA SAAT MUSIM KEMARAU...
POLEWALI MANDAR – Bupati Polewali Mandar mengeluarkan Surat Imbauan Nomor B-125/300.2.3/BPBD/VII/2026 tentang Peringatan Dini Kebakaran Pemukiman dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Senin (28/7/2026).Imbauan tersebut diterbitkan menindaklanjuti Konferensi Pers BMKG terkait perkembangan iklim 2026. Berdasarkan prediksi, pada bulan Juli, Agustus dan September (JAS) 2026 peluang curah hujan di bawah normal masih akan berlangsung di Sulawesi Barat termasuk Kabupaten Polewali Mandar.Bupati menginstruksikan para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi kebakaran.Beberapa poin imbauan kepada masyarakat, antara lain: 1. Jangan membuka lahan dengan cara membakar 2. Tidak membakar daun kering dan ranting pohon di kebun3. Hati-hati saat membakar sampah dan pastikan api benar-benar padam4. Cabut alat elektronik dan matikan kompor, obat nyamuk, lampu pelita saat meninggalkan rumah5.Jangan membuang puntung rokok sembarangan6. Cek rutin instalasi listrik dan hindari penggunaan stop kontak bertumpuk7. Mengajak masyarakat berdoa memohon perlindungan dari musibah dan bencanaPemerintah daerah berharap kerjasama seluruh lapisan masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya bencana akibat dampak El Nino di Kabupaten Polewali Mandar....
Selengkapnya...
BAHAS RUANG LINGKUP KERJA SAMA, PEMKAB POLMAN DAN DJPB SULBAR GELAR PEMBAHASAN NOTA KESEPAKATAN...
POLEWALI MANDAR – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Kementerian Keuangan RI menggelar pembahasan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Asisten II Setda Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (27 Agustus 2026) dan dipimpin oleh Asisten III Setda Polman.Rapat dihadiri unsur terkait sesuai undangan, diantaranya Sekretaris Dinas Keuangan, Bagian Hukum Setda, Kabag Pemerintahan, Kabid Pencatatan dan Pelaporan, Kabid Verifikasi, serta perwakilan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulbar.Dalam rapat, salah satu yang dibahas adalah ruang lingkup pembahasan nota kesepakatan, yang meliputi: 1. Penyediaan fasilitas DASHBOARD informasi ekonomi dan keuangan daerah 2. Peningkatan tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah 3. Pertukaran data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 4. Pemanfaatan kajian terkait fiskal regional pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerahPembahasan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data di Kabupaten Polewali Mandar....
Selengkapnya...
Rakor Cipta Karya TA 2028: Wujudkan Keselarasan Program Infrastruktur di Sulbar...
Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program TA 2028 Bidang Cipta Karya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis, 27 Agustus 2026, bertempat di Aula BAPPERIDA Kabupaten Polewali Mandar, mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai.Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Nota Dinas Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya Nomor KU0101/B/CP/2026/0576 tentang Identifikasi Readiness Criteria.Kegiatan bertujuan untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi program Bidang Cipta Karya, khususnya dalam rangka penyusunan dan penyiapan program Tahun Anggaran 2028 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud keselarasan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tersedianya data dan informasi program yang lebih terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur Cipta Karya....
Selengkapnya...