Layanan Aduan dan Aspirasi Pelayanan Publik : www.lapor.go.id

Sinergi Multipihak: Bapperida, DP3A, Save the Children Satukan Langkah Pemberdayaan Perempuan di Polman


14 Oct 2026   BERITA

POLEWALI MANDAR - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Polewali Mandar secara resmi membuka Training Gender dan Community Action Plan (CAP) Program Women R.I.S.E. (Resilient & Inclusive Systems for Empowerment), yang digelar di Hotel Calista, Kecamatan Wonomulyo, Rabu (14/10/2026).


Kegiatan ini diselenggarakan oleh Save the Children Indonesia dan Sulawesi Cipta Forum dengan dukungan Mars Impact Fund, serta melibatkan Hub MARS, DP3A, TP PKK Kabupaten Polewali Mandar, para Local Champion dari desa dampingan, fasilitator, dan peserta program.

Program Women R.I.S.E. fokus pada penguatan sistem yang tangguh dan inklusif untuk pemberdayaan perempuan, melalui pendampingan masyarakat di wilayah pengembangan kakao, khususnya penguatan kelompok tabungan dan pinjaman (Village Savings and Loans Association / VSLA), tata kelola kelompok, dan kolaborasi multipihak.

Dorong Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan DesaDalam sambutannya, Kepala Bapperida Polewali Mandar menegaskan bahwa penguatan ekonomi perempuan melalui VSLA harus diikuti dengan penguatan ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga, kelompok, maupun desa.

"Pemahaman tentang gender membantu kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses dan kesempatan yang berbeda dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan upaya bersama agar setiap warga mendapat kesempatan yang setara untuk didengar," ujarnya.

Menurutnya, pelatihan ini memiliki posisi strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan di Kabupaten Polewali Mandar berangkat dari bawah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Apabila suara perempuan dan kelompok rentan tidak terdengar sejak di desa, kebutuhan mereka akan sulit muncul dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Rencana Aksi Komunitas (CAP) yang disusun secara partisipatif dapat menjadi bahan usulan yang kuat dalam Musrenbang Desa," jelasnya.

Tiga Pesan KolaborasiPada kesempatan tersebut, Bapperida menitipkan tiga langkah kolaboratif:
Pertama, kepada para Local Champion agar memanfaatkan pelatihan selama dua hari untuk memahami tahapan perencanaan desa dan membawa hasilnya ke dalam musyawarah di desa masing-masing.
Kedua, kepada DP3A dan TP PKK agar hasil pelatihan diselaraskan dengan program pemberdayaan perempuan yang telah berjalan di tingkat kabupaten dan desa.
Ketiga, kepada Save the Children Indonesia dan Sulawesi Cipta Forum agar mengawal usulan dari CAP hingga masuk dalam dokumen perencanaan desa.

Bapperida menyatakan keterbukaan untuk berkoordinasi agar usulan yang relevan dari masyarakat dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah."Saya optimistis, melalui kolaborasi yang baik, pelatihan ini akan melahirkan penggerak di desa yang mampu membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna, sehingga desa-desa kita tumbuh menjadi desa yang mandiri, setara, dan inklusif," tutupnya.Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Training Gender dan Community Action Plan Program Women R.I.S.E. resmi dibuka.

Kegiatan Terbaru

Sinergi Multipihak: Bapperida, DP3A, Save the Children Satukan Langkah Pemberdayaan Perempuan di Polman...
14 Oct 2026

POLEWALI MANDAR - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Polewali Mandar secara resmi membuka Training Gender dan Community Action Plan (CAP) Program Women R.I.S.E. (Resilient & Inclusive Systems for Empowerment), yang digelar di Hotel Calista, Kecamatan Wonomulyo, Rabu (14/10/2026).Kegiatan ini diselenggarakan oleh Save the Children Indonesia dan Sulawesi Cipta Forum dengan dukungan Mars Impact Fund, serta melibatkan Hub MARS, DP3A, TP PKK Kabupaten Polewali Mandar, para Local Champion dari desa dampingan, fasilitator, dan peserta program.Program Women R.I.S.E. fokus pada penguatan sistem yang tangguh dan inklusif untuk pemberdayaan perempuan, melalui pendampingan masyarakat di wilayah pengembangan kakao, khususnya penguatan kelompok tabungan dan pinjaman (Village Savings and Loans Association / VSLA), tata kelola kelompok, dan kolaborasi multipihak.Dorong Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan DesaDalam sambutannya, Kepala Bapperida Polewali Mandar menegaskan bahwa penguatan ekonomi perempuan melalui VSLA harus diikuti dengan penguatan ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga, kelompok, maupun desa."Pemahaman tentang gender membantu kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses dan kesempatan yang berbeda dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan upaya bersama agar setiap warga mendapat kesempatan yang setara untuk didengar," ujarnya.Menurutnya, pelatihan ini memiliki posisi strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan di Kabupaten Polewali Mandar berangkat dari bawah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, kecamatan, hingga kabupaten.Apabila suara perempuan dan kelompok rentan tidak terdengar sejak di desa, kebutuhan mereka akan sulit muncul dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Rencana Aksi Komunitas (CAP) yang disusun secara partisipatif dapat menjadi bahan usulan yang kuat dalam Musrenbang Desa," jelasnya.Tiga Pesan KolaborasiPada kesempatan tersebut, Bapperida menitipkan tiga langkah kolaboratif:Pertama, kepada para Local Champion agar memanfaatkan pelatihan selama dua hari untuk memahami tahapan perencanaan desa dan membawa hasilnya ke dalam musyawarah di desa masing-masing.Kedua, kepada DP3A dan TP PKK agar hasil pelatihan diselaraskan dengan program pemberdayaan perempuan yang telah berjalan di tingkat kabupaten dan desa.Ketiga, kepada Save the Children Indonesia dan Sulawesi Cipta Forum agar mengawal usulan dari CAP hingga masuk dalam dokumen perencanaan desa.Bapperida menyatakan keterbukaan untuk berkoordinasi agar usulan yang relevan dari masyarakat dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah."Saya optimistis, melalui kolaborasi yang baik, pelatihan ini akan melahirkan penggerak di desa yang mampu membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna, sehingga desa-desa kita tumbuh menjadi desa yang mandiri, setara, dan inklusif," tutupnya.Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Training Gender dan Community Action Plan Program Women R.I.S.E. resmi dibuka....

Selengkapnya...
Bupati Polewali Mandar Hadiri Penajaman Intervensi Program Prioritas 2027, Beri Arahan pada Sesi Polman Maju...
03 Oct 2026

POLEWALI MANDAR — Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menghadiri kegiatan Penajaman Intervensi Program Prioritas Daerah Tahun 2027 yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Polewali Mandar, Sabtu (3/10/2026).Bupati hadir dan mengikuti secara langsung sesi pembahasan dengan tema Polman Maju. Kegiatan yang dimulai pada pukul 08.30 WITA tersebut berlangsung hingga selesai.Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Bupati Nomor B-326/000.7/Bapperida/IX/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Penajaman Intervensi Program Prioritas Tahun 2027.Penajaman intervensi tersebut dilaksanakan untuk memastikan keterpaduan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas daerah sekaligus memperkuat keterkaitan antara perencanaan pembangunan dengan target visi dan misi Bupati Polewali Mandar.Kegiatan diikuti oleh BAPPERIDA Kabupaten Polewali Mandar, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bidang terkait, serta para perencana pada masing-masing perangkat daerah.Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPERIDA Kabupaten Polewali Mandar, Suherman, menjelaskan bahwa kegiatan penajaman intervensi menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai program perangkat daerah agar memiliki arah, target, lokasi, sasaran penerima manfaat, serta dukungan pendanaan yang jelas.“Penajaman ini penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan perangkat daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah. Kita melihat target dan indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, penerima manfaat, kebutuhan pendanaan, serta kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati,” ujar Suherman.Tiga Tema PrioritasDalam kegiatan tersebut, pembahasan penajaman intervensi program prioritas tahun 2027 diarahkan pada tiga tema utama, yaitu:Polman SehatPolman CerdasPolman MajuKetiga tema tersebut menjadi ruang pembahasan lintas perangkat daerah untuk memastikan program yang diusulkan tidak berjalan secara sektoral, tetapi saling terhubung dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.Pada sesi Polman Maju, Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud memberikan arahan kepada perangkat daerah agar program prioritas yang dirancang untuk tahun 2027 memiliki sasaran yang jelas, indikator yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Bupati juga menekankan pentingnya keterpaduan antarperangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.Penajaman program prioritas ini diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan tahun 2027 yang lebih terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan daerah.Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar untuk memastikan setiap program dan intervensi perangkat daerah memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.#BapperidaPolman #PolmanMaju #PerencanaanPembangunan #ProgramPrioritas2027 #PolewaliMandar...

Selengkapnya...
WAKIL BUPATI PIMPIN MONEV POSYANDU DI MAPILLI DAN WONOMULYO, BAPPERIDA CATAT TANTANGAN IMUNISASI DI LAPANGAN...
03 Oct 2026

POLEWALI MANDAR, BAPPERIDA.CO.ID — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Polewali Mandar mendampingi Wakil Bupati Polewali Mandar dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Posyandu secara langsung di lapangan pada Rabu, 1 Oktober 2026.Monev dilaksanakan di dua titik Posyandu, yakni Posyandu Bina Sejahtera, Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli dan Posyandu Makassar, Jl. Padi Unggul, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami Masdar, bersama Tim Monev yang terdiri dari Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P3AP2KB, BAPPERIDA, Dinas PMD, OPD terkait, lintas sektor, dan Tim Assami.Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPERIDA Kabupaten Polewali Mandar, Suherman, menjelaskan bahwa monev ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan Posyandu sekaligus memastikan proses penimbangan balita, pengukuran tinggi/panjang badan, pencatatan pertumbuhan, serta pelayanan imunisasi bayi berjalan sesuai dengan ketentuan.Menurutnya, pemantauan langsung di lapangan penting dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala pelayanan sekaligus memastikan setiap sasaran memperoleh intervensi yang diperlukan dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Polewali Mandar.“Kita ingin memastikan pelayanan dasar di Posyandu berjalan dengan baik, mulai dari penimbangan, pengukuran antropometri, pencatatan, hingga pelayanan imunisasi. Dari monev ini kita juga dapat melihat secara langsung kendala yang dihadapi di lapangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti bersama,” ujar Suherman.Temuan Lapangan: Edukasi Imunisasi Masih Menjadi TantanganDari hasil monev, secara umum pelayanan Posyandu berjalan dengan baik. Namun, terdapat temuan khusus pada layanan imunisasi di Posyandu Makassar, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo.Dari 25 sasaran bayi/balita, tercatat 19 bayi hadir dalam kegiatan Posyandu. Dari 19 bayi yang hadir tersebut, sebanyak 10 bayi berhasil mendapatkan imunisasi, sementara 9 bayi belum mendapatkan imunisasi.Adapun rincian sembilan bayi yang belum mendapatkan imunisasi tersebut adalah:2 bayi belum diimunisasi karena adanya penolakan dari orang tua yang mengkhawatirkan anak mengalami demam setelah imunisasi;5 bayi belum diimunisasi karena kondisi kesehatan sedang terganggu atau sakit;2 bayi belum diimunisasi karena interval usia kelahiran belum memenuhi ketentuan untuk pemberian imunisasi berikutnya.Menanggapi temuan tersebut, BAPPERIDA bersama Dinas Kesehatan akan mendorong tindak lanjut berupa penguatan edukasi kepada orang tua mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), termasuk penjelasan mengenai kemungkinan munculnya demam ringan sebagai salah satu reaksi setelah imunisasi.Selain edukasi, tindak lanjut juga akan dilakukan melalui penjadwalan ulang (sweeping) serta kunjungan rumah (home visit) oleh Puskesmas Wonomulyo bersama kader Posyandu bagi bayi yang belum mendapatkan layanan imunisasi karena kondisi kesehatan maupun alasan lainnya.Suherman menegaskan bahwa hasil monev menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pelayanan Posyandu dan memastikan tidak ada sasaran yang terlewat dari pelayanan kesehatan dasar.“Temuan ini menjadi bahan perhatian kita bersama. Edukasi kepada orang tua perlu terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai imunisasi. Untuk sasaran yang belum mendapatkan imunisasi karena kondisi tertentu, perlu dilakukan tindak lanjut agar pelayanan tetap dapat diberikan sesuai jadwal dan ketentuan,” jelasnya.Kegiatan monev ini merupakan tindak lanjut Surat Perintah Wakil Bupati Nomor B-325/Bapperida/094/IX/2026 tanggal 28 September 2026 dan akan dilaksanakan secara berkala di Posyandu lainnya se-Kabupaten Polewali Mandar.Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, serta mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting menuju Polman Lebih Baik.Polewali Mandar, 1 Oktober 2026Tim Monitoring dan EvaluasiPencegahan dan Percepatan Penurunan StuntingKabupaten Polewali Mandar...

Selengkapnya...
Komisi Irigasi Polewali Mandar Gelar Rapat Kerja 2026...
30 Sep 2026

POLEWALI MANDAR – Komisi Irigasi Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Kerja Tahun 2026 pada Rabu, 30 September 2026, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polewali Mandar. Rapat ini menjadi wadah koordinasi para pemangku kepentingan dalam mengelola irigasi di daerah, terutama untuk menyusun langkah bersama menjelang musim tanam.Rapat dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Polewali Mandar, Akhmad Farid, selaku Ketua Komisi Irigasi. Hadir pula Kepala Dinas PUPR, Husain Ismail, selaku Ketua Harian, dan Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Moh. Jumadil, selaku Wakil Ketua Harian Komisi Irigasi.Kegiatan ini diikuti seluruh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) se-Kabupaten Polewali Mandar. Unsur Bapperida, Dinas PUPR, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Balai Wilayah Sungai juga ikut berpartisipasi. Kehadiran para pihak ini menunjukkan bahwa pengelolaan irigasi membutuhkan kerja sama lintas sektor, dari perencana, pelaksana teknis, penegak aturan, hingga petani sebagai pengguna air.Dalam sambutannya, Akhmad Farid berharap seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan irigasi tidak hanya membahas pola tanam. Menurutnya, forum ini juga perlu memikirkan upaya agar sektor pertanian, khususnya sawah, semakin meningkat dan lebih baik dari sebelumnya.Ia juga berharap pola tanam ke depan diselingi dengan tanaman palawija. Selain membantu pemanfaatan air secara lebih bijak, pola ini diharapkan memberi manfaat bagi lahan dan menambah peluang penghasilan petani.Melalui rapat kerja ini, Komisi Irigasi diharapkan dapat merumuskan kesepakatan yang selaras dengan kebutuhan petani di lapangan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, balai wilayah sungai, dan perkumpulan petani pemakai air, pengelolaan irigasi di Polewali Mandar diharapkan makin efektif dan berkelanjutan, sehingga produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani terjaga. Sumber/Dokumentasi: Bapperida Kabupaten Polewali Mandar...

Selengkapnya...

Kategori

  • 59
  • 0